OPINI

SEBUAH OPINI

Sumbangsih Pemikiran Dalam Merencanakan
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara

Oleh Johan Samose Harahap, SH. MSP

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian itu dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri.

Lebih dari itu, di antara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills (1994) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusankeputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan defenisi itu. Arsyd (1999) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (1999:21) perencanaan berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilhan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan di antara cara-cara alter-natif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Friedman dalam Glasson (1974:5) mendefenisikan perencanaan sebagai berikut, ‘Planning is primarily a way of thinking about social and economic problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.

Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Fiedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut dalam tujuan pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004). Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan.

Paradigma pembangunan seharusnya berorientasi pada kemakmuran setiap orang. Pembangunan yang cepat dan terencana dengan baik kita butuhkan untuk segera keluar dari krisis berkepanjangan. Tapi jika logika pembangunan kembali terperosok pada penindasan yang kecil dan pemenangan yang kuat, percayalah bahwa tak ada arti signifikan dari pembangunan tersebut kecuali hanya untuk membangun segelintir orang. Yakni untuk memajukan kepentigan segelintir orang dan tak memperhatikan lainnya. Pembangunan hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki akses politik dan ekonomi pada kekuasan.

Dan kekuasaan akan kembali menjadi despotik, otoriter, dan menindas kaum lemah. Kekuasaan bukannya digunakan untuk menolong rakyat kecil yang pasti kalah akibat kompetisi yang ketat, alih-alih justru dibuat membantu kaum pemodal untuk melanggengkan keserakahannya. Melalui kerja sama yang rapi, mereka berkoordinasi untuk semakin melemahkan kaum lemah. Inilah yang diistilahkan Galbraith sebagai perkawinan antara kekuasaan-negara dan kaum kapitalis. Di sini negara bertindak tidak adil. Dengan demikian, apa tujuan negara berserta elite-elitenya dibentuk jika mereka justru tidak mampu menciptakan keadilan di tengah masyarakatnya?

Elit-elit kekuasaan mungkin tidak menyadari, eksistensinya sering dipandang sebagai pemicu masalah daripada pemecah masalah itu sendiri. Ketidakpercayaan terhadap mereka semakin melemah seiring dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan kehidupan rakyat kecil semakin kacau, tidak ada harapan di masa depan, tidak ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Di sinilah kegagalan utama paradigma pembangunan yang tidak menciptakan keadilan di tengah masyarakat kita. Orientasi pembangunan tidak mampu melahirkan kepercayaan di tengah masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik.

Kabupaten Padang Lawas Utara secara resmi sudah terbentuk sebagai Kabupaten pemekaran sebaiknya sudah harus memikirkan proses perencanaan pembangunannya secara matang. Kegagalan utama paradigma pembangunan yang tidak mampu menghasilkan keadilan dan kepercayaan masyarakat harus dieliminir sedalam mungkin. Hal ini dapat terjadi bila Padang Lawas Utara secara konsekwen memperhatikan potensi dan elemen dasar perencanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Secara substansial pemekaran daerah mengusung pesan dan harapan yang sama, yakni bertujuan untuk memperpendek jarak pelayanan birokrasi kepada masyarakat sehingga roda pembangunan daerah bisa bergerak lebih cepat. Selain itu juga perlu diingatkan, pemekaran harus dikawal dan dijaga agar tidak disalahgunakan oleh para elit lokal untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok. ‘Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, bukan untuk kepentingan kekuasan para elit lokal’.

Dalam memandang kepentingan Padang Lawas Utara ke depan sebagai sebuah Kabupaten baru perlu mempertimbangkan beberapan unsur yang akan mempengaruhi perkembangannya. Pertama, Pengelolaan dan sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaan pemerintahan konsep pengelola ini cenderung difokuskan pada pemimpin dan pelaksana pembangunan tersebut. Dalam konteks perkembangan pembangunan Padang Lawas Utara sebagai daerah pemekaran baru, sebaiknya dalam pemikiran ideal adalah pemimpin yang berkharisma dan mempunyai pengalaman menjalankan birokrasi sesuai dengan prinsip clean goverment. Untuk itu pada masa depan Padang Lawas Utara sudah harus memikirkan potensi birokrasi yang mempunyai kapasitas dan pengalaman yang teruji dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kedua, Dana Pembangunan. Pendanaan pembangunan yang merupakan bagian sistem terpenting dalam pembangunan. Konteks pendanaan dalam pembangunan ini harus dipandang secara luas yang merupakan bagian integral dari pemahaman kemampuan daerah untuk menyediakan sumber dana pembangunan. Pemerintah Padang Lawas Utara tentunya harus mampu menginventarisis sumbersumber pendanaan (keuangan) daerah baik yang aktual maupun potensial.

Ketiga, Peralatan dan Bahan (material) pembangunan. Proses pembangunan Padang Lawas Utara ke depan juga harus memikirkan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berhubungan dengan terbatasnya sumber daya yang dapat menyediakan peralatan dan material pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Padang Lawas Utara ke depan nantinya.

Keempat, Metode dalam melaksanakan pembangunan. Konsep metode atau cara yang sistematis dalam melaksanakan pembangunan akan bertumpu pada sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan daerah. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa memilih metode atau cara akan berhubungan dengan ketiga elemen diatas. Perlu dijelaskan, keempat elemen ini merupakan satu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Selain itu Padang Lawas Utara sebagai kabupaten baru juga sudah harus memulai dan membangun sinergi antara aparat pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan seluruh stakeholder lainnya. Sinergi ini sebaiknya sejak awal dimulai, agar potensi dan perkembangan pembangunan Padang Lawas menjadi maksimal.

PENGEMBANGANPARIWISATADISUMUTDANPERMASALAAHANNYA

NARASI ( PARIWISATA SUMUT DALAM PRIORITAS DAN HAMBATANNYA )

I.DAERAH TUJUAN WISATA TOBA ( LAKE TOBA )
A.Tantangan/hambatan.
1.Peternakan yang tidak terisolir, membuat stake holder Indonesia enggan berinvestasi disana.
2.Makanan ( haruslah stand bye international Food,lokal food,dan Muslim food)
3.Premanisme.
4.Souvenir yang tidak berkwalitas mutu ( Contoh : Mangga busuk,harga yang terlalu mahal dll )
5.Jalanan ring road Parapat yang dipenuhi mobil angkutan lokal yang ugal-ugalan balap di jalan, ketika kita mau tertabrak, supirnya mendelik berkata :”…hei, kemana mata kau …!!
6.Tarian Tradisionil yang tidak stand bye siap tampil, ketika turis datang ( contoh : Tari Sigale-gale di Tomok )
7.Tata Ruang DTW Tomok yang kurang tertata/tidak nyaman bagi turis pendatang,
Kurangnya coffe shop,café dll termasuk Green Area bagi turis yang ingin berteduh.

B.Solusi.
1.Peternakan Babi harus diisolasi, minimal 3 km radius keliling Parapat,Danau Toba,Tomok tidak ada peternakan/pemeliharaan babi oleh penduduk,dibuat perdanya.
2.Seluruh hotel diwajibkan mempunyai menu International,food local yang berstandar hygienis teruji.
3.Untuk menangkal Premanisme,Kepolisian RI khususnya Parapat /Simalungun wajib membentuk Polsus Pariwisata berbusana daerah, patroli kuda memonitor seluruh titik
rawan yang ada.termasuk membuat pos polsus pariwisata di Area Perairan,Tomok dan
lokasi tertentu lainnya sehingga timbullah keamanan seta kenyamanan.
4.Souvenir yang dijual,harus telah dan sudah diperiksa/dilabel oleh Dinas Perindustrian dan Pariwisata setempat dengan harga yang telah disepakati bersama.
5.Setiap person yang beraktivitas dei Toba Lake dan sekitarnya harus mempunyai kartu khusus Dinas Pariwisata yang menerangkan telah mengikuti uju tatar program Sadar Wisata : Contoh : Pengamen,Tukang Kusuk,Penjual Asongan,kedai Kecil,jual
Minuman dan lain sebagainya.
6.Agar seluruh jalanan di lokasi Toba Lake khususnya Parapat,kecuali Bus Pariwisata dan Bus Peserta Tour/Wisata, seluruh angkutan khas di Parapat agar dibuat :
a.Becak Siantar yang dihias dengan ornament Batak.
b.Sado ( Bendi ) yang ditarik kuda berhiaskan hiasan ornament Batak
c.minimal angkutan modern diusahakan Mobil Kancil yang diornamentasikan Batak Craft
d.Boat yang beroperasi wajib dihias dengan ornament batak,musik gondang dan
didampingi pelayan di Boat, wanita yang berbusana ulos sebagai pramuwisata
Mobil/Bus Pariwisata yang masuk ke Parapat, wajib parkir diluar area Parapat yang dilokalisir dengan kemanan yang prima/Parkir/security/penginapan supir/restaurant/
Serta parkir yang permanent mingguan dikelola oleh petugasnya dan untuk seluruh Bus minimal aktivitas kegiatan sudah harus parkir minimal 2 x 6 jam di lokasi.
7.Seluruh entertaiment kultural Budaya Batak harus stand bye dengan cara meningkatkan :
a. Pelatihan rutin Tari Sigale-gale terutama bagi pelajar sekolah di Tobasa
b. Alat komunikasi aktif bagi pimpinan sanggar jika program latihan belum berjalan aktif,untuk bersiap-siap tampil jika mendadak turis datang.
c. Bagi setiap hotelyang mampu agar menyiapkan display musik + tari tradisional batak serta souvenir ornamentasi Batak
d. Setiap tamu yang datang wajib untuk disambut secara penghormatan aktivitas Budaya Tradisionil setempat, memakai tenaga pelajar /seniman setempat, dilampirkan dengan display bendera negara asal turis.
e. Open Stage Danau Toba agar terbuka 24 jam untuk aktivitas Seni dan Budaya itu sendiri, minimal margondang/manortor 24 jam rutin,sekitar daerah tersebut ada penjua barbeque, minuman,dll.
f. Agar Tata Ruang Tomok dapat ditata ulang kembali untuk kenyamanan turis itu sendiri dan adanya jaminan semua souvenir dijual dengan hargastandarad yang sama pada semua penjual.

C.PELUANG

1.Peluang di Danau Toba dapat dikembangkan dalam program :
a. Olahraga Air, yang dilengkapi oleh POLSUS Pariwisata SubSie Perairan yang dilengkapi dengan Boat dan Helikopter Rescue sesuai dengan standart yang berlaku untuk ke pariwisataan.
b. Program memancing di Danau,dengan mengkavling danau semacam tambak ikan dimana turis dapat memancing dengan nyaman.
c. Program berkuda mengitari Danau Toba,para turis dituntun untuk melintasi daerah daerah yang menarik serta ditengah perjalanan disuguhkan menu makanan baik breakfast atau lunch dll serta diberikan souvenir ringan : Mis : Pemberian miniatur Rumah Adat/Hasapi dengan biaya tertentu = 30 $/ orang untuk 1 jam
d. Peternakan penyu atau habitat Mujahir,dimana para turis dapat melihat prosesnya secara menyeluruh,dapat menabur bibit,dipandu oleh dinas perikanan,dikutip biaya masuk dan biaya bibit yang ditabur serta turis diberi sertifikat ikut melestarikan habitat Danau Toba
e. Pembuatan Kain Tenun Ulos untuk dilokalisir menjadi konsumsi Pariwisata sekaligus turis dapat berbelanja di lokasi tersebut.
f. Olahraga Hiking,Mountenering dengan program penghijauan 1 POHON 1 Turis ( Peserta diberikan sertifikat telah melaksanakan penghijauan oleh dto Menteri Lingkungan Hidup) Sertifikat diberi nama,identitas turis,difoto dengan latar belakang penghijauan,bila memungkinkan diarsip untuk setiap triwulan diberi laporan kepada turis tersebut sudah sejauhmana perkembangan pohon yang telah ditanamnya.Dalam hal ini diharapkan peran dinas kehutanan setempat untuk aktif.
g. Jika memungkinkan dengan dana terpadu,pembuatan Kereta berjalan/
jembatan gantung antara Parapat dan Tomok dapat dibuat untuk menarik devisa lebih banyak lagi.
h. Hiburan yang setaraf Disneyland sudah harus diprogram untuk masa mendatang jika Danau Toba ingin stera dengan DTW tingkat dunia.

D. Ancaman.

1. Bom/Terorisme
2. Pencurian/Premanisme.
3. Kurangnya peralatan kelengkapan Olahraga,Kenyamanan,Security dan Entertainment bidang perairan.
4. Masyarakat yang kurang akan arti SADAR WISATA.
5. Pemda yang tidak perduli pada asset wisata di daerahnya sendiri.
6. Birokrasi yang berbelit-belit

Dengan berbagai kemudahan dan pelayanan yang patut dan menyenangkan,
diharapkan turis akan rutin mengunjungi DTW Toba Lake,misalnya :
a. Tersedianya Meeting/Conference Room dan fasilitasnya.
b. Tersedianya tempat Money Changer
c. Tersedianya beberapa ATM baru
d. Setiap aktifitas publik tersedia penterjemah bahasa Inggris
e. Agar travel membuka outlet masing-masing di lokasi public yang padat turis, misalnya : Tomok, Open stage Danau Toba, dll
f. Dinas Pariwisata yang on time 24 jam memberikan informasi yang on line bagi penggunanya
g. Tiap bulan harus selalu ada event yang dibuat oleh Pemda Dinas Pemprovsu atau LSM bidang pariwisata di masing-masing DTW

II.Tanah Karo Simalem
A. Tantangan yang dihadapi
1. Jalanan seputar Berastagi/ Kabanjahe dan menuju Desa Lingga, hendaknya bebas dari transportasi umum lainnya, sehingga turis yang berjalan kaki dapat lebih nyaman berjalan. Jalan provinsi agar dialihkan ke jalan alternatif
2. Harga komoditi di pasar buah agar dinetralisir dengan stabil dan tidak terlalu mahal dan masing-masing tidak berfluktuasi antar pedagang
3. Gundaling Hill, agar dilengkapi dengan toilet/WC berstandard Internasional. Adanya café-café terbuka yang aman bagi turis untuk memandang
4. Tidak adanya Polsus Pariwisata yang siap action untuk kenyamanan turis, disamarkan berbusana daerah
5. Infrastruktur ke Desa Lingga agar diperbaiki termasuk kebersihannya, dan steril peternakan babi
6. Pertanian jeruk, strawberry agar mempunyai lokasi : Parkir, Coffe Shop, Toilet, Money Changer, ATM dan program : pemetikan buah, mencicipi menu buah dan souvenir buah

B. Solusi
1. Agar jalan-jalan utama untuk lokasi turis dapat selalu dikontrol Polsus Pariwisata berbusana daerah
2. Kereta bendi yang ditarik kuda, pengemudi harus berbusana daerah, kuda/ kereta dihiasi oleh ornamentik Karo
3. Information Office Depbudpan agar dibuat dan ada Gundaling Hill, dan seluruh petugas penjual di Gundaling wajib memakai baju adapt
4. Runah adat di Desa Lingga harus dibuat lampu didalamnya agar turis dapat melihat bertuk dalam, dan ada dijual souvenir dan baju adat, mis: miniature rumah adat Lingga
5. Disekitar rumah adapt, kebersihan wajib dijaga, dan sekitar rumah adapt aktivitas seni budaya dan Gendang Guro-Guro Aron wajib dijalankan. Jika ada turis dan kalau bisa rutin, dengan cara belajae musik dan tari daerah rutin sekolah digilir ke Desa Lingga
6. Pesta bunga/ buah jika dapat deprogram setiap 1X 2 minggu dengan acara lelang buah dan dan bunga ditutup acara seni budaya, musik perkolong-kolong sampai pagi
7. Program ke kebun buah dan bunga agar dikemas secara matang agar turis dapat memetik buah, bunga dan berkunjung dengan budi/ sado serta membayar program tersebut dengan tidak terlalu mahal

C. Peluang
1. Agar dilaksanakan karnaval buah dan bunga event setiap triwulan dan pada bulan tertentu produk tomat menurun harganya, diadakan perang missal buah tomat di daerah tertentu di Karo
2. Agar Lau Debuk-Debuk, fasilitasnya dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya sesuai mutu standard Internasional, meliputi :
 Pemesanan tempat
 Konsumsi yang dijual
 Sewa baju pakaian
 Pemandu program
 Entertainment (vocal group/ tari disamping kolam)
 Fasilitas Barbeque
 Penerang/ PLN-nya (jika turis berenang malam)
 Komunikasi ke Polsus dan Kepolisian, Rescue dan Dinas Pariwisata

3. Agar seputar Berastagi/ Kabanjahe dibuat area (contoh: Bukit Kubu) : Golf, Café, Open Stage Seni Budaya (musik Perkolong-kolong sampai pagi atau Gendang Guro-guro Aron), lokasi penjualan alat musik, kaset lagu dan busana tradisional karo

D. Ancaman
DTW Tanah Karo akan stagnasi jika para pengelola hotel di Karo tidak konsisten terus bersama Dinas Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata beserta program dan aktivitasnya

III. Candi Portibi
A. Tantangan
Candi Portibi tidak akan berfungsi jika Information Brokletnya tidak dibuat, meliputi :
o Histories cultural
o Geografi letak
o Map lokasi
o Infra struktur ke Candi Portibi

B. Solusi
Agar Candi Portibi dikelola secara professional, meliputi :
 Display ke publik
 Tata kelola DTW candi/ sekitarnya
 Akomodasi/ transportasi ke lokasi
 Program aktivitas Entertaintmennya

C. Peluang
1. Agar Candi Portibi (pengelolanya) dapat bekerja sama dengan Yayasan Budha Tzu Chi di Medan untuk fungsi dan peranannya
2. Bagaimana Candi Portibi menjadi satu miniatur program etnis Bali dalam tatanan pengelolaannya

D. Ancaman
Candi Portibi akan menjadi Situs Purbakala kelak, jika tidak komitmen untuk mempromosikan candi tersebut sebagai aset pariwisata

IV. Nias Island
A. Tantangan
1. Perkembangan pariwisata di Nias , mempunyai tantangan yang khas yakni trnsportasi dan akomodasi Infra struktur. Gunung Sitoli—Sibolga atau Medan —Gunung Sitoli, serta Gunung Sitoli—Teluk Dalam banyak mengalami kendala , meliputi :
 Pesawat terbang
 Kapal laut
 Bus Pariwisata
2. DTW di Nias tidak diprogram dengan profesional, jika dibanding konsep Soekarno dalam blue printnya menetapkan :
• Nias + Bali+ Taman Laut Bunaken
Sebagai pintu gerbang akses keluar masuk WNA dengan pola wisata
3. Kultur budaya masyarakatnya yang apatis, juga menjadi hambatan dalam perkembangan pariwisata itu sendiri
4. Lokasi yang terisolir membuat segala material di Nias mahal harganya
5. Budaya konsep dari stage holder birokrat juga membuat pariwisata itu tersendat dan akhirnya macet
6. SDM yang tidak dimutahirkan dengan tidak adanya SMIP dan Akpar di Nias membuat aktivitas denyut pariwisata berjalan lamban

B. Solusi
1. Infra struktur dan Akomodasi/ transportasi ke dan dari Nias dapat dimodifikasi menjadi saham dari berbagai potensi yang ada untuk permodalan bus, pesawat/ hotel dari konsorsium yang dibentuk jika mampu
2. Pembinaan Home Stay di Nias, juga dapat membantu sementara sampai hotel berbintang dapat berdiri di Nias (contoh: Hotel Bapak Yopie Batubara). Home Stay di Binaka—Tohia—Gunung Sitoli, binaan Parsebud di Nias
3. Perusahaan pesawat terbang yang beroperasional kiranya dapat on line di Internet, minimal di Operation Room yang ditentukan di Medan
4. Hendaknya kantor Dinas pariwisata Propsu dan Medan Kota membuka Branch Office untuk Karo, Toba dan Nias meliputi : Pengurusan tiket pesawat, booking hotel, bus,dll yang permanen di Sekretariat Kantor Pariwisata bekerja sama dengan travel yang bersedia
5. Penelitian/ Blue Print Soekarno tentang Nias—Bali—Bunaken memang sangat tepat melihat Pantai di Sorake hampir sama dan identik dengan Hawaii/Pasifik. Bagaimana miniatur Hawaii dapat diprogram laksanakan di Nias itu sendiri untuk devisa RI inilah yang membutuhkan solusi tersendiri sifatnya
6. Penekanan proyek wisata di Nias kiranya tidak lagi menekan rakyat yang lama ditipu oleh Birokratnya sendiri. Hendaknya pembebasan tanah berlangsung wajar, patut dan manusiawi. Sehingga sadar wisata akan timbul jika dinas Pariwisata mempunyai Penyuluh Pariwisata disamping polisi Pariwisata itu sendiri
7. Bagaiman program wisata yang cocok untuk Nias dapat dikombinasikan dengan pantai Pandan (Sibolga) sehingga tercipta Sister Beach antara Sorake (Nias) engan Pantai Pandan (Sibolga) dengan keuntungan :
Materi Rescue Air dapat kongsi
Alat kegiatan Entertaiment Pantai boleh saling memakai diatur
Polisi pantai mempunyai dwi fungsi antara Nias/Sibolga
Dan banyak manfaat lainnya. Jika perlu diantara kedua pulau dibuat program Genting Higland (Malaysia/Poker) untuk konsumsi turis tertentu

C. Peluang
1. Peningkatan program Diving (menyelam) di daerah pulau Tello, serta penangkaran Ikan Kerapu serta Napoleon di Tello, dengan program restoran menu See Food ditambah Nuansa Entertaimen daerah tertentu ini juga peluang yang tidak bisa diabaikan
2. Penataan ulang kembali Desa Gomo serta pembuatan Museum Megalith Culture, ini juga peluang bagi turis untuk penelitian budaya zaman batu
3. Pembuatan hutan lindung untuk penangkaran burung beo, yang jika habitatnya serta pertumbuhan kuantitas burung beo semakin anyak ini juga dapat menjadi peluang yang mendatangkan para turis untuk membeli burung beo tersebut
4. Untuk Lagundri Beach, Sorake Beach dan Bawomataluo, jika dimanage dengan satndard mutu pariwisata internasional, bukan tidak mungkin menjadi maskot pariwisata Sumut, tempo hari kapal wisata Eropa banyak berkunjung ke Teluk Dalam, mengapa peluang ini diabaikan saja
5. Dengan harga tanah yang tidak begitu tinggi nilainya, kiranya Pemprovsu berani menanam saham untuk pembuatan hotel beseta kelengkapannya untuk peningkatan pariwisata di Sumut khususnya fungsi peran Nias sebagai DTW Internasional sesudah Bali

D. Ancaman
1. Nias akan tetap menjadi aset tersembunyi, jika prioritas study kelayakan parwisata di Sumut tidak berani berspekulasi tinggi, dengan kalkulasi tertentu dan dalam limit waktu tertentu Nias harus menduduki standard peringkat tertentu bagi kunjungan turis baik Nusantara maupun mancanegara
2. Kultur budaya mistis Nias, ini boleh menjadi ancaman. Jika pembangunan pariwisata di Nias tidak melibatkan seluruh Stage Holder yang ada baik Pemda, LSM, Pengetua Adat dan Pendidikan Tinggi serta ahli Ulama dan keamanan setempat

Dengan uraian diatas dapatlah kita simpulkan :

1. Pengembangan pariwisata di Sumut bukanlah semata-mata tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Sumut itu sendiri

2. Jika gayung bersambut ditingkat kota dan kabupaten terkait DTW tidak ada atau stagnan, hendaknya Dinas Parsebud Provinsi action sesuai UU dan Perda yang berlaku, untuk aktif berperan sekaligus memberi solusi bantuan, intensif atau bentuk pendiskualifikasian kepada DTW yang tidak mau bekerja sama (berian MOU yang terikat secara perdata dan pidana)

3. Fungsi dan peran sekolah, khususnya guru SENI BUDAYA sangatlah diperlukan untuk memotivasi nuansa dan narasi 8 etnis Sumut itu menjadi pembelajaran yang berkesinambungan, sekaligus menjadi skill life siswa pada kelanjutan kehidupannya kelak yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi wisata didaerah masing-masing DTW

4. Penelitian ulang kembali ornament serta situs-situs 8 etnis tersebut diatas, dapatlah kiranya untuk diprogram menuju paket e-pariwisata

5. Tumbuh kembangnya industri wisata di Sumut, jika industri hulu (infra struktur + Pemprov/Pemkab beserta juklak dan juknisnya selalu selaras, serasi dan seimbang dengan industri hilirnya, meliputi : keamanan lingkungan DTW, masyarakat serta sekolah dan LSMnya menjadikan budayanya merupakan pola hidup sehari-hari). Minimal ada dilakukan atau sengaja diprogram, misalnya : Pesta tahunan/Karo, Pesta Yaahowu/Nias, Pesta Rondang Bintang/Simalungun

Nara Sumber

PETERADY CHRISTIAN ZENDRATO
HOME (061) 8365207
HP 081376484878
OFFICE (061) 8217461
SMP NEGERI 1 MEDAN

Penulis adalah putra Padang Lawas Utara.

Akhirnya Tapsel Mekar PDF Cetak E-mail

WASPADA Online.

Oleh Chaidir Ritonga
Setelah menunggu lebih dari 15 tahun, akhirnya Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dimekarkan kembali. Pada tahun 1992, Alm.Raja Inal Siregar telah merencanakan, mendorong dan menyetujui pemekaran Tapsel menjadi empat Kabupaten dan satu Kota. Masing-masing Kabupaten Tapsel, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Gunung Tua dan Kabupaten Padang Lawas.
Secara geografis, Tapsel memang merupakan daerah tingkat dua terluas di Propinsi Sumatera Utara, tidak kurang dari sepertiga luas propinsi. Selain itu, daerah di pantai barat itu memiliki banyak sekali daerah terisolir yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Untuk menjangkau daerah yang begitu luas bagi pelayanan publik terutama pengentasan kemiskinan, tidak ada pilihan lain kecuali memperpendek jarak rentang kendali. Dan pilihan yang paling pas untuk itu ialah pemekaran. Namun pemekaran Tapsel terbilang yang paling lambat. Setelah Madina dan Kota Padangsidimpuan berhasil mekar, dua kabupaten sisanya menghadapi aneka resistensi dari berbagai kalangan, menurut kepentingannya masing-masing. Momen yang paling krusial ialah pada saat Alm. Saleh Harahap, Bupati Tapsel yang berjanji akan memekarkan daerah itu sebelum berakhir masa kepemimpinannya.

Namun hingga berganti bupati hal itu tidak terwujud. Bahkan muncul perdebatan yang tidak jelas juntrungannya. Tarik-menarik soal jumlah kecamatan, penamaan dan Ibukota Kabupaten Induk, menjadi bahan perdebatan dan adu argumentasi. Meninggalkan esensi daripada pemekaran itu sendiri yang bertujuan menanggulangi masalah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masasyarakat. Syukurlah, pemerintah pusat, yang diprakarsai tokoh-tokoh asal Tapsel seperti Syamsir Siregar, Aulia Pohan, M.H. Ritonga, Burhanuddin Napitupulu serta dorongan yang kuat dari tokoh-tokoh lokal Tapsel, baik legislatif maupun eksekutif, akhirnya penantian yang panjang pemekaran itu, datang juga.

Melalui sidang paripurna DPRRI tanggal 16 Juli 2007, Kab. Tapanuli Selatan akhirnya dimekarkan menjadi tiga kabupaten, masing-masing Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Sipirok terdiri atas 11 Kecamatan, Kabupaten Padang Lawas Utara 8 Kecamatan dengan Ibukota Gunung Tua dan Kabupaten Padang Lawas 9 Kecamatan dengan ibukota Sibuhuan. Tidak ada yang paling tepat kita ungkapkan saat ini kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan yang terbaik bagi daerah ini. Masyarakat Tapanuli Selatan, dimanapun berada yang memang sungguh-sungguh ingin memajukan kehidupan sosial ekonomi warga dan daerah Tapanuli Selatan haruslah berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersusah payah mewujudkannya.

Memang masih tersisa adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas terwujudnya pemekaran yang telah dinanti sekian lama. Soal penamaan Padang Lawas Utara, tentu saja dapat ditelaah kembali oleh pemerintah yang terpilih kelak. Apakah akan menggunakan Padang Lawas Utara atau Gunung Tua atau yang lain. Demikian juga Padang Lawas bisa kemudian menyesuaikan dengan aspek historis daerah itu yang terletak di sekitar Sungai Barumun. Telaahan dan penyesuaian itu tentu saja bisa diajukan sebagai bahan mengamandemen undang-undang pendirian daerah itu. Dengan kata lain, soal penamaan dan Kabupaten Induk janganlah mengurangi rasa syukur kita terhadap terwujudnya pemekaran ini.

Paradigma Baru
Menyikapi anugerah besar dalam bentuk pemekaran Tapsel yang barangkali bisa jadi yang terakhir menyusul dengan adanya semangat moratorium pemekaran dari Depdagri, masyarakat Tapsel saatnya kini berubah. Berubah dalam arti menjadi lebih baik dalam segala hal. Perubahan paradigma baru itu seyogianya memang dihela oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa menapikan peran para pemimpin, masyarakat sendiri juga harus menyadari bahwa dibagian manapun di dunia, masyarakatlah yang berperan melakukan perubahan itu.

Perubahan yang paling mendasar dilakukan masyarakat Tapsel ialah, Pertama, mencerdaskan kehidupan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan produktifitas melalui peningkatan keterampilan dan keahlian. Ketiga, meningkatkan iklim yang kompetitif dalam budaya dalihan ‘na tolu’ yang konstruktif. Keempat, meningkatkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif dan berwawasan luas. Peningkatan pendidikan menjadi agenda yang paling mendesak. Dewasa ini kualitas pendidikan Tapsel mengalami kemunduran. Hal itu antaralain ditandai dengan jumlah lulusan SMA yg semakin sedikit ke PTN. Tidak ada terobosan yang berarti di bidang ini. Tokoh-tokoh pendidikan nasional sekaliber Alm. Prof. Andi Hakim Nasution atau Prof. Chairuddin P. Lubis telah berbuat banyak bagi daerahnya, namun peningkatan kualitas pendidikan di tingkat akar rumput belum cukup berarti.

Ironisnya, proses pembodohan, tanpa disadari oleh para pemimpin yang datang silih berganti, terus berlangsung. Termasuk pembodohan dalam proses memilih memimpin. Pemimpin yang terpilih selalu saja orang-orang yang asyik masyuk dengan jalan pikirannya sendiri. Padahal masyarakat memerlukan lapangan pekerjaan, untuk mengangkat mereka dari perangkap kemalasan dan kemiskinan yang nampaknya makin terstruktur. Untuk menyediakan lapangan pekerjaan diperlukan pemimpin yang mampu mendorong peningkatan investasi (lokal, domestik dan asing). Untuk peningkatan investasi diperlukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang memadai. Dan untuk perbaikan infrastruktur diperlukan pemimpin yang memiliki sense of bussines (entrepreneursif), membuka diri (open mind) dan mampu membangun jejaring yang diperlukan untuk itu.

Yang terjadi justru sebaliknya, para pemimpin asyik masyuk dengan jalan pikirannya. Tidak terbuka terhadap masukan dan pendapat dari luar dirinya. Sebagian diantaranya bahkan secara oportunistik, tidak mampu menerapkan manajamen partisipatif yang justru sangat dibutuhkan Tapsel. Merasa dirinya Superman. Padahal yang dibutuhkan daerah ini adalah ‘The Super Team’.
Akibatnya masyarakat terus terperangkap ‘kemalasan’ yang nampaknya dibiarkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Madina, Padangsidimpuan dan Tapsel saat ini masuk kategori terendah dibandingkan daerah-daerah Kota/Kabupaten se-Sumatera Utara. Dan PDRB yang rendah akan terasa semakin rendah apabila dibandingkan lagi dengan sumberdaya alam yang dimiliki. Satu-satunya alasan yang dapat diterima akal mengapa PDRB rendah ialah karena produktifitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

Budaya Angkola-Mandailing
Dan SDM dipengaruhi budaya serta kearifan lokal. Daerah Tapsel yang saat ini terdiri atas 5 (lima) daerah otonom tingkat dua (Tapsel, Madina, Psp, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara) adalah pusat dan asal kebudayaan Angkola-Mandailing. Budaya yang dikenal dengan ‘Dalihan Natolu’ diperkaya nilai-nilai Islam yang selama ini merefleksikan kelembutan budipekerti, kesopanan dan tatabahasa yang santun. Sebagai Pusat Kebudayaan Angkola-Mandailing, semua pihak sudah harus menyadari bahwa daerah ini mengemban suatu misi yang mulia, sejauhmana budaya Angkola-Mandailing mampu memotivasi dan mendorong masyarakatnya menjadi produktif dan kompetitif di tengah berbagai jenis budaya atau etnis yang ada di Sumatera Utara.

Mampukah budaya Angkola-Mandailing menghasilkan warga masyarakat yang unggul minimal di tingkat Propinsi Sumatera Utara? Bisakah Budaya Angkola-Mandailing menjadi kebanggaan masyarakatnya sebagaimana masyarakat Tionghoa membanggakan nilai-nilai budaya bahkan leluhurnya? Sebagaimana juga masyarakat Batak Toba yang terus mempertahankan dan bangga dengan budayanya? Pertanyaan ini bukan hanya perlu dijawab para pemimpin dan calon pemimpin di Tapsel, melainkan pekerjaan rumah semua pihak Dan pemekaran Tapsel ini harus menjadi momentum yang tepat untuk itu. Untuk mengartikulasikan budaya Angkola-Mandailing sehingga menjadi nilai-nilai yang iklusif terhadap perubahan. Bisakah budaya Tapsel mencerdaskan masyarakatnya dan meningkatkan produktivitas sehingga menjadi kebanggaan tidak hanya dalam seremoni dan ritus-ritus perkawinan melainkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bisakah orang Tapsel kelak tidak perlu malu berbahasa Tapsel di tanah rantau karena kebanggaan terhadap budayanya. Budaya yang produktif dan kompetitif tetapi berbudi pekerti luhur.

(Penulis adalah Praktisi Ekonomi dan Peserta Program Doktor PW-PPS USU. Email: ChaidirRitonga@Yahoo.co.idAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: