Sebuah Opini Dalam Pembangunan PALUTA

Ternyata PALUTA memiliki banyak Sumber daya ( Tokoh) yang memiliki ide-ide/ Pemikiran yang Brilian dalam membangun PALUTA ke Depan.. Salah Satu nya Adalah Bapak Johan Samose Harahap, SH, MSP. yang telah memberikan suatu pemikiran yang sangat membangun untuk perkembangan PALUTA kedepan… ( Opini nya bisa anda Baca di Bawah ini) ….!!

SEBUAH OPINI

Sumbangsih Pemikiran Dalam Merencanakan
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara

Oleh Johan Samose Harahap, SH. MSP

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian itu dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri.

Lebih dari itu, di antara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills (1994) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusankeputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan defenisi itu. Arsyd (1999) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (1999:21) perencanaan berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilhan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan di antara cara-cara alter-natif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Friedman dalam Glasson (1974:5) mendefenisikan perencanaan sebagai berikut, ‘Planning is primarily a way of thinking about social and economic problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.

Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Fiedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut dalam tujuan pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004). Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan.

Paradigma pembangunan seharusnya berorientasi pada kemakmuran setiap orang. Pembangunan yang cepat dan terencana dengan baik kita butuhkan untuk segera keluar dari krisis berkepanjangan. Tapi jika logika pembangunan kembali terperosok pada penindasan yang kecil dan pemenangan yang kuat, percayalah bahwa tak ada arti signifikan dari pembangunan tersebut kecuali hanya untuk membangun segelintir orang. Yakni untuk memajukan kepentigan segelintir orang dan tak memperhatikan lainnya. Pembangunan hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki akses politik dan ekonomi pada kekuasan.

Dan kekuasaan akan kembali menjadi despotik, otoriter, dan menindas kaum lemah. Kekuasaan bukannya digunakan untuk menolong rakyat kecil yang pasti kalah akibat kompetisi yang ketat, alih-alih justru dibuat membantu kaum pemodal untuk melanggengkan keserakahannya. Melalui kerja sama yang rapi, mereka berkoordinasi untuk semakin melemahkan kaum lemah. Inilah yang diistilahkan Galbraith sebagai perkawinan antara kekuasaan-negara dan kaum kapitalis. Di sini negara bertindak tidak adil. Dengan demikian, apa tujuan negara berserta elite-elitenya dibentuk jika mereka justru tidak mampu menciptakan keadilan di tengah masyarakatnya?

Elit-elit kekuasaan mungkin tidak menyadari, eksistensinya sering dipandang sebagai pemicu masalah daripada pemecah masalah itu sendiri. Ketidakpercayaan terhadap mereka semakin melemah seiring dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan kehidupan rakyat kecil semakin kacau, tidak ada harapan di masa depan, tidak ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Di sinilah kegagalan utama paradigma pembangunan yang tidak menciptakan keadilan di tengah masyarakat kita. Orientasi pembangunan tidak mampu melahirkan kepercayaan di tengah masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik.

Kabupaten Padang Lawas Utara secara resmi sudah terbentuk sebagai Kabupaten pemekaran sebaiknya sudah harus memikirkan proses perencanaan pembangunannya secara matang. Kegagalan utama paradigma pembangunan yang tidak mampu menghasilkan keadilan dan kepercayaan masyarakat harus dieliminir sedalam mungkin. Hal ini dapat terjadi bila Padang Lawas Utara secara konsekwen memperhatikan potensi dan elemen dasar perencanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Secara substansial pemekaran daerah mengusung pesan dan harapan yang sama, yakni bertujuan untuk memperpendek jarak pelayanan birokrasi kepada masyarakat sehingga roda pembangunan daerah bisa bergerak lebih cepat. Selain itu juga perlu diingatkan, pemekaran harus dikawal dan dijaga agar tidak disalahgunakan oleh para elit lokal untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok. ‘Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, bukan untuk kepentingan kekuasan para elit lokal’.

Dalam memandang kepentingan Padang Lawas Utara ke depan sebagai sebuah Kabupaten baru perlu mempertimbangkan beberapan unsur yang akan mempengaruhi perkembangannya. Pertama, Pengelolaan dan sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaan pemerintahan konsep pengelola ini cenderung difokuskan pada pemimpin dan pelaksana pembangunan tersebut. Dalam konteks perkembangan pembangunan Padang Lawas Utara sebagai daerah pemekaran baru, sebaiknya dalam pemikiran ideal adalah pemimpin yang berkharisma dan mempunyai pengalaman menjalankan birokrasi sesuai dengan prinsip clean goverment. Untuk itu pada masa depan Padang Lawas Utara sudah harus memikirkan potensi birokrasi yang mempunyai kapasitas dan pengalaman yang teruji dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kedua, Dana Pembangunan. Pendanaan pembangunan yang merupakan bagian sistem terpenting dalam pembangunan. Konteks pendanaan dalam pembangunan ini harus dipandang secara luas yang merupakan bagian integral dari pemahaman kemampuan daerah untuk menyediakan sumber dana pembangunan. Pemerintah Padang Lawas Utara tentunya harus mampu menginventarisis sumbersumber pendanaan (keuangan) daerah baik yang aktual maupun potensial.

Ketiga, Peralatan dan Bahan (material) pembangunan. Proses pembangunan Padang Lawas Utara ke depan juga harus memikirkan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berhubungan dengan terbatasnya sumber daya yang dapat menyediakan peralatan dan material pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Padang Lawas Utara ke depan nantinya.

Keempat, Metode dalam melaksanakan pembangunan. Konsep metode atau cara yang sistematis dalam melaksanakan pembangunan akan bertumpu pada sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan daerah. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa memilih metode atau cara akan berhubungan dengan ketiga elemen diatas. Perlu dijelaskan, keempat elemen ini merupakan satu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Selain itu Padang Lawas Utara sebagai kabupaten baru juga sudah harus memulai dan membangun sinergi antara aparat pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan seluruh stakeholder lainnya. Sinergi ini sebaiknya sejak awal dimulai, agar potensi dan perkembangan pembangunan Padang Lawas menjadi maksimal.

Penulis adalah putra Padang Lawas Utara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: