Pemkab Padang Lawas Kebingungan

Post By Waspada March 10,2008

image

PEMKAB Padang Lawasa gaknya menghadapi dilemma besar, terkait keberadaan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylya Lestari (SSL),  di daerah pemekaran Kabupaten Tapsel tersebut.

Satu sisi, Pemkab Padang Lawas menginginkan keberadaan dua perusahaan tersebut, guna mendukung pertumbuhan daerah. Satu sisi lagi, masyarakat meminta pemerintah agar mencabut izin PT. SRL dan PT SSL yang telah beroperasi di kawasan Hutan Garingging.

Hal ini diungkapkan  Deklarator Rakyat Peduli Hutan (RPH) Pariaman Sudaya Hasibuan S.Sos, yang juga Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Padang Lawas. Kepada Suara Sumut,kemarin.

“Pemerintah itu perlu hati –hati terhadap kedua Perusahaan Besar PT.SSL dan PT. SRL, yang cukup memiliki kekuatan. Jelas kita lihat pengamanan dan pengawal mereka saja oknum Brimob.  Negara kita saja untuk mempunyai personil Brimob itu tidak mudah, harus memikirkan anggaran. Sementara keluhan masyarakat Kecamatan Barumun Tengah, Lubuk Barumun, dan Kecamatan Sosa khususnya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah”,ungkapnya.

Dia menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang pada saat itu  mengeluarkan Stand Pass sesuai Surat Nomor : 522.3/8628/2006,  tanggal 13 oktober 2006 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI. Atas permasalahan antara PT. Barumun Raya Padang Langkat dengan PT. Sumatera Sylya Lestari (SSL) dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)

“Kami akan memperjuangkan pelepasan Hak Tanah Ulayat masyarakat Luat Binanga, Unte Rudang, Aek Nabara dan Simangambat seluas lebih kurang 20.000. Ha, yang telah ditunjuk Kehutanan menjadi Kawasan Hutan tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat setempat , sesuai SK. Menteri Kehutanan, no.44/KPTS-II/2005. tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Perubahan  Peruntukan Kawasan Hutan”, tukasnya.

Pariaman  bersama tokoh masyarakat Desa Manombo Mara Ongku Hasibuan, dan tokoh masyarakat Desa Unte Rudang Abdul Hakim Hasibuan, yang ikut  dalam acara penyerahan lahan pada tahun 1981,  pada intinya mengharapkan agar pemerintah selaku penguasa di Padang Lawas, tidak dikuasai pengusaha-pengusaha yang berlagak menguasai seperti yang Maha Kuasa.

Kalau tidak salah, kata Abdul Hakim Hasibuan, tanah itu milik rakyat, personil Brimob itu dari rakyat digaji negara, uang negara itu dari rakyat. Tapi kenapa senjata itu dihadapkan kepada rakyat?

Dikatakannya, seandainya uang yang diberikan pengusaha itu kepada oknum  Brimob diberikan kepada rakyat mungkin tidak akan terjadi keributan.

Dikatakannya lagi , Surat Keputusan  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara no. 522.21/0599/IV. Tanggal , 22 Januari 2007, yang ditandatangani oleh JB. Siringoringo tentang  Izin PT.SRL, sangat melanggar dan bertentangan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005.

“Dalam hal  itu sangat perlu kiranya  Pemerintah  Kabupaten Padang Lawas segera mungkin membuat kebijakan  sesuai  Surat Keputusan Mendagri No.130-67/2002 dan  Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005 Agar jelas mana Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan yang dapat di Konversi”,harapnya.

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat  Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Tk Agussalim Hasibuan. Dia meminta Bupati Padang Lawas agar segera mencabut Izin PT. SRL dan PT. SSL yang telah lama beroperasi di kawasan Hutan Padang Lawas ini.

“Perusahaan itu tidak pernah  melaksanaan kewajibannya sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. 262/Menhut-II/2004 pada poin  13 dan 21, yang mana Pihak Perusahaan tersebut harus  melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi maupun kesejahteraan  masyarakat  di sekitar areal  mereka”,ujarnya.

Tk. Agussalim Hasibuan menyatakan kekesalannya kepada Pemerintah Padang Lawas, yang tidak pernah melintas dari arah Sosa ke Perbatasan Riau untuk melihat langsung betapa hancurnya jalan lintas tersebut.

“Atau memang pemerintah pura pura tidak tahu. Jelas hancurnya jalan tersebut di akibatkan muatan-muatan trailler pengangkutan kayu balok milik PT. SSL yang melebihi tonase, setiap harinya. Dalam hal ini pemerintah harus meminta pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan kayu balok tersebut”,ujarnya lagi.

Deklarasi Hutan Garingging  yang dimotori Rakyat Peduli Hutan, merupakan kekuatan masyarakat dari Desa Binanga, Desa Unte Rudang,  Ulugajah, Siboris Dolok,  Manombo,  Aek Haruaya, Tar Sihopa-hopa, D Ganal, Siolip, Bahal Batu,  Gn Manaon,  Padang Matinggi,  dan Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah.

“Saat ini masyarakat menunggu perhatian dari  Pj Bupati  Padang Lawas untuk menyabut Izin PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di kawasan Hutan Garingging”, cetus Pariaman Sudaya Hasibuan.(Bonardon)

5 Tanggapan

  1. ngga perlu bingung..atasi aja dengan arif dan bijaksana

  2. jangan bingung donk…atasi aja dengan bijaksana..yang penting berpihak pada rakyat

  3. hanya satu kata, bersatu.
    kejadian seperti itu tidak hanya di padang lawas tapi hampir seluruh daerah yang ada pengusaha pengusaha yang begiatuan selalu bermasalah, makanya uda udakku suden marsatu mahita, ulang ra hita di poca bola, karena meraka akan ketakutan kalo kt kompak, asal jangan ada panglima talam sajala. advokasi harus dilakukan bisa mungkin melibatka organisasi yg bergerak di bidang lingkungan, walhi sumut misalnya serta kampaye tentang penyerobotan lahan tersebut harus lebih sering di kampanyekan, insaallah kita bisa. tu uakku onku manombao maju torus.

    salam
    muallim hsb SHI.
    081360404358

  4. Yth Bapak Soripada Harahap,

    Dengan segala hormat, saya sangat prihatian dengan masalah-masalah yang dihadpai di Kabupaten Padang lawas, yang umurnya belum 1 tahun ya Pak.

    Bersama ini saya beri info kepada Bapat, bahwa ini ada bantuan dana bencana alam dari MenkoKesra.

    Saya sulit sekali mencari no telpon Pem Kab Padang Lawas, kebetulan menemukan alamat email ini.

    Untuk selanjutnya silahkan hubungi no telpon 0811964964 dengan Bu Zoer’aini atau no. 081806970833 dengan bu Roro.

    Diharapkan dana tersebut dapat dicairkan, maka semakin cepat no teresebut dihubungi semakin baik, atau bisa juga melalui email imi.

    Wassalam

    Zoer’aini Djamal

  5. Yth Bapak Soripada Harahap,

    Dengan segala hormat, saya sangat prihatian dengan masalah-masalah yang dihadpai di Kabupaten Padang lawas, yang umurnya belum 1 tahun ya Pak.

    Bersama ini saya beri info kepada Bapat, bahwa ini ada bantuan dana bencana alam dari MenkoKesra.

    Saya sulit sekali mencari no telpon Pem Kab Padang Lawas, kebetulan menemukan alamat email ini.

    Untuk selanjutnya silahkan hubungi no telpon 0811964964 dengan Bu Zoer’aini atau no. 081806970833 dengan bu Roro.

    Diharapkan dana tersebut dapat dicairkan, maka semakin cepat no teresebut dihubungi semakin baik, atau bisa juga melalui email imi.

    Wassalam

    Zoer’aini Djamal
    Jakarta, 11 Juni 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: