Pembangunan Daerah

Grontallo sebagai sasah satu daerah yang pembangunannya berkembang pesat dan berpihak pada rakyat tidak terlepas dari andil Fedel Muhammad sebagai pemimpinnya..sebagai daerah yang baru berkembang PALUTA bisa mengambil sistem dan pola yang telah diterapkan fadel dalam membangun Gorontalo..lengkapnya Baca Dibawah ini:

Pembangunan Daerah Fokus Pada Keunggulan Daerah

Oleh: Fadel Muhammad

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan diberbagai sector sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya (van Vierlo, 1996). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualtias pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Nutt and Backoff, 1993; Miller and Friesen, 1983; Osborne and Gaebler, 1992; Morris and Jones, 1999).
Penelitian tentang tren inovasi di sector public diperoleh temuan bahwa inovasi telah menciptakan kesadaran tentang perlunya sector public melakukan inovasi dan juga perlunya menggabungkan hasil-hasil ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Drucker (1994), mengatakan bahwa inovasi adalah the specific tool of entrepreneurs that is utilised to exploit change as an opportunity for a different business or a different service. Pengertian inovasi di sini mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan radikal yang sama sekali baru (Pennings, 1987). Dengan demikian inovasi dapat dimaknai sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru yang memberikan nilai signifikan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat.
Fokus perhatian para ahli terhadap inovasi saat ini masih condong pada sisi teknologi padahal inovasi juga mencakup pada bidang organisasi dan praktek administrasi. Sayangnya ini kurang diperhatikan dengan serius. Inovasi dalam bidang teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dalam bidang administrasi dan organisasi (Damampour and Evan, 1984). Padahal inovasi dalam bidang organisasi dan administrasi cenderung akan memicu inovasi dalam bidang teknologi, bukan kebalikannya.
Inovasi dalam organisasi tidak terjadi secara acak tetapi terpola. Ada tiga pola inovasi dalam organisasi. Pola pertama, inovasi yang terprogram melalui kegiatan riset dan pengembangan produk atau jasa. Pola kedua, inovasi yang tidak terprogram terjadi ketika muncul inefesiensi dalam organisasi atau ketika resources yang tersedia melimpah melampaui yang diperluka lalu muncul inovasi. Pola yang ketiga inovasi terjadi ketika organisasi mendapat tekanan, seperti terjadi krisis sehingga harus ada tindakan untuk mengatasinya lalu muncul inovasi. Dengan demikian, inovasi dapat dikembangkan seara proaktif dalam organisasi atau terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan. (Zaltman et al, 1973).

Inovasi Pemerintah Daerah
Keberadaan pemerintah daerah di mana pun juga adalah dimaksudkan uintuk menghasilkan output. Output penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah adalah berupa percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarkat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek pennyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ada tiga inovasi yang perlu dilakukan dalam organisasi pemerintah daerah yaitu: (1) inovasi dalam struktur organisasi agar mampu menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat; inovasi untuk untuk mengurangi pengaruh red tape (hambatan birokrasi); dan (3) inovasi dalam pembuatan keputusan.
Inovasi dalam bidang pemerintahan atau sector public tidak mudah dilakukan. Borins (2001) mengatakan ada tiga penghambat inovasi. Pertama muncul dari dalam birokrasi itu sendiri, yaitu sikap yang skeptis dan enggan berubah; Kedua berasal dari lingkungan politik. Tuntutan organisasi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat dan kepentingan-kepentingan golongan. Hambatan ketiga berasal dari lingkungan di luar sector public seperti keraguan public terhadap efektivitas suatu program, kesulitan melaksanakan program terutama dalam menentukan kelompok ssaran. Inovasi sector public sering mendapat tentangan karena tidak saja akan mempengaruhi standard operating procedur tapi juga akan mempengaruhi pola-pola hubungan dan struktur kekuasaan yang ada.

Drucker (1994) mengamati bahwa inovasi pada organisasi sector public itu sering dihambat oleh tiga factor. Pertama, ketergantungan pada anggaran pusat; kedua, misi dari sector public adalah menjamin terjadinya alokasi resources yang adil bukan memberikan pelayanan menurut kehendak pasar; dan ketiga tujuan utama manajemen sector public adalah melakukan sesuatu dengan baik menurut standard moral yang berlaku, bukan melakuklan prioritasisasi tujuan sesuai dengan skala ekonomi. Oleh karena itu inovasi sector public sering dianggap akan mengikis nilai-nilai fundamental yang menjadi acuan pola tindak organisasi public yaitu keadilan.
Meskipun ada hambatan menurut pengamatan Drucker (1994) sector public hendaknya belajar kepada para innovator. Agar mampu berinovasi harus melihat perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di bidang social, teknologi, ekonomi dan demografi karena setiap perubahan senantiasa membawa peluang baru. Sekali lagi Drucker menegaskan bahwa membangun manajemen wirausaha dalam organisasi public adalah tugas politik yang paling berat dan menantang.

Inovasi atau tertinggal?
Para penyelenggara pemerintah daerah belakangan ini nampak gamang dengan perubahan yang terjadi di semua lini. Pada satu sisi dituntut untuk melakukan inovasi pada sisi lain harus akuntabel. Apa lagi belakangan ini mereka dihadapkan pada sejumlah contoh kasus tentang eksperimen penyelenggaraan pemerintahan di alam otonomi. Banyak pejabat daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya dituduh telah melakukan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat takut mereka melakukan inovasi. Ini membuat pemerintah daerah takut berinovasi akibatnya tidak terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai.
Kasus yang disebutkan di atas sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya mereka memahami bahwa pengelolaan pemerintahan dewasa ini hampir tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Visi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu menghasilkan konsepsi baru yang konsisten dengan perkembangan tatanan masyarakat dan tatanan ekonomi yang berbasis informasi. Inovasi menjadi kata kunci. Dean Joseph Nye dari Kennedy School’s of Government mengatakan bahwa “pemerintah dengan jelas harus melakukan perubahan yang berkesinambungan sebagai suatu proses fundamental. Inovasi dalam pemerintahan tidak hanya mencakup perubahan menuju “best practise” atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi yang lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatnya dan benar-benar dipahami.
Persoalannya adalah di mana pemerintah harus belajar untuk melakukan inovasi yang lebih baik dan lebih cepat? Pemerintah dapat belajar dari siapa saja, dan belajar tentang proses inovasi yang sesungguhnya, baik dari sisi kewirausahaan maupun dari sisi korporat, ini akan membantu pemerintah menemukan jalan terbaik dalam berinovasi. Sekarang harus ada perubahan berfikir manajerial di kalangan birokrasi pemerintahan, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Sekarang bukan lagi kita menanyakan “How are we doing?”, tetapi “What are we going to do next?” Mengapa demikian? Karena tuntutan masyarakat mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pemerintah harus senantiasa beberapa langkap di depan agar mampu membangkitkan kepercayaan kepada warganya.

Mindset Daerah dalam menyikapi Pembangunan
Otonomi Daerah telah mendorong Daerah berusaha untuk mengekslorasi sumber-sumber ekonomi daerah. Sayangnya pencarian sumber-sumber tersebut sering kali tidak sejalan dengan tugas utama pemerintah Daerah yaitu: 1) menyelenggarakan public service obligation dan 2) menciptakan kesempatan berusaha kepada warganya.
Penelitian Wiralaga (2005) yang menyoroti transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak yang dikaitkan dengan pertumbuhan PAD memberikan temuan yang menarik.
• Ada korelasi yang signifikan antara volume transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan pertumbuhan PAD. Penggalian PAD untuk meningkatkan PAD agar volume transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak lebih besar sering dilakukan dengan mengabaikan potensi/kemampuan daerah.
• Ada kecenderungan sentimen antar daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Prestasi Daerah dalam mengumpulkan PAD dan retribusi sering dijadikan referensi daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama tanpa melihat kondisi dan portensi Daerah itu sendiri.
• Ada indikasi peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh belanja daerah-daerah sekitarnya yang mewujud ke dalam persaingan pengeluaran/belanja. Peningkatan belanja daerah yang tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan riil masyarakatnya akan berdampak pada ketidakefesienan kebijakan transfer yang selanjutnya menimbulkan inefisiensi belanja daerah.
Apa yang dipaparkan dalam temuan Wiralaga tersebut adalah gambaran tentang pola pikir Daerah dalam menyiasati bagaimana mendapatkan sumber-sumber ekonomi. Daerah masih menggunakan pola lama, yaitu mengandalkan kucuran dari Pemerintah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indra Fauzi (2003) pada 12 Propinsi di Indonesia tentang investasi di daerah diperoleh temuan:
• Indeks beban pajak dan retribusi setelah diberlakukan otonomi Daerah meningkat kecuali untuk Jawa Timur dan Jawa Barat. Sulut dan Kalbar adalah daerah yang indeks beban pajak dan retribusinya paling besar masing-masing 0,40 dan 0,42
• Oreintasi Pemerintah Daerah dari persepsi Pengusaha 53% mengatakan bahwa Pemda cenderung mementingkan PAD. 27,1% menilai pelayanan publik dikaitkan dengan PAD, dan hanya 11,4% yang betul-betul berorientasi pelayanan publik.
• Hasil Pajak dan retribusi daerah lebih banyak untuk membiayai birokrasi pemerintah ketimbang untuk meningkatkan pelayanan publik.
• Faktor negatif yang mempengaruhi iklim investasi: pungutan liar (31%); pajak dan retribusi (13%); kurangnya infrastruktur (24,8%); hambatan non tarif (20%), kurangnya keamanan berusaha (15,5%).
Dari dua penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa daya inovasi Daerah dalam menghadirkan excellent public service masih rendah. Keleluasaan wewenang daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berupa otonomi daerah belum digunakan secara optimal untuk membangun daerah. Pendapatan Daerah belum dipahami sebagai fungsi kemakmuran, artinya peningkatan pendapatan Daerah adalah akibat dari kemakmuran yang terjadi pada masyarakat Daerah tersebut. Mindset memanen tanpa kehendak untuk menanam masih terjadi di kalangan sebagian besar penyelenggara pemerintah Daerah. Ini tidak dapat dilepaskan dari masih lemahnya kapasitas manajemen kewirausahaan daerah dan terbuai oleh euphoria otonomi daerah. Padahal dalam era otonomi pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagai penyedia jasa (service provider) yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha di daerah terfasilitasi secara maksimal dalam mengembangkan kegiatannya sehingga diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi di daerah.
Pembangunan di daerah harus diarahkan bagi terpenuhinya pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang memadai dan menciptakan kesempatan kepada warganya untuk berekonomi. Daerah-daerah yang tidak atau sedikit dikunjungi investasi harus mulai memikirkan bagaimana menggerakkan ekonomi daerahnya melalui inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang diarahkan pada income generating masyarakat
Pengalaman Membangun di Masa Lalu
Belajar dari masa lalu bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan secara sama kepada semua daerah berakibat kebijakan tersebut tidak efektif, tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Sudah saatnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah. Pemerintah hanya memberikan guideline agar tetap ada konvergensi arah pembangunan.
Dimasa lalu kemajemukan daerah seringkali diabaikan dalam membuat kebijakan pembangunan. Akibatnya kita kehilangan momen untuk membangun kompetensi dan keunggulan daerah. Sampai saat ini masih ada sandungan dalam membangun daerah terutama dalam mengalokasikan dana dana dekonsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pusat melalui departemen masih menganggap lebih tahu ketimbang daerah dalam menetapkan apa yang terbaik bagi daerah. Pengalaman saya menjadi gubernur sering harus meyakinkan pusat yaitu departemen yang mengurusi hal teknis tentang penggunaan alokasi dana dekonsentrasi.
Pembangunan yang fokus akan cenderung lebih cepat memberikan dampak ketimbang pembangunan yang bersifat broad spectrum (model super markeet). Suatu aliran marketing yang dinilai orang sudah kuno namun untuk Indonesia masih relevan adalah school of commodity. Pemikiran school of commodity mengatakan bahwa suatu daerah akan berkembang bila memiliki komoditas unggulan yang mampu dijadikan penghela ekonomi daerah. Komoditas unggulan ini akan memacu perkembangan suatu daerah, infrastruktur dibangun untuk memaksimalkan kinerja komoditas unggulan.
Peninggalan infrastruktur di Jawa dan Sumatra adalah suatu bukti dianutnya pemikiran tersebut. Jaringan kereta api di Indonesia adalah didedikasikan untuk meningkatkan kinerja komoditas unggulan yaitu komoditas perkebunan. Pada era sebelum Perang Dunia II, komoditas Indonesia seperti karet, tembakau, gula dan komoditas perkebunan lainnya adalah menjadi tulang punggung ekonomi Hindia Belanda dan Nederland.

Komoditi sebagai Engine of Growth
Pemikiran school of commodity masih relevan untuk mengembangkan daerah. Mengingat sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak paham tentang arah pembangunan daerahnya. Resources yang terbatas sering digunakan tidak efesien dan efektif. Hanya karena daerah lain sudah memiliki misalnya bandara internasional maka tetangganya tidak mau kalah membangun bandara internasional. Ini adalah pemborosan. Dengan adanya pemetaan komoditi unggulan di masing-masing Daerah maka pengembangan kompetensi Daerah bisa diarahkan menuju spesialisasi unggulan.
Pemikiran yang dikembangkan oleh Porter tentang “Competitive Advantage” yang memaparkan bagaimana suatu Daerah itu berkembang sebenarnya terinspirasi oleh pemikiran school of commodities. Gagasan Porter tentang penentu keunggulan suatu bangsa itu dipengaruhi oleh empat faktor yang saling kait mengkait yaitu: Factor conditions; Firms strategy, Structure and Rivalry; Related and Supporting Industries; dan Demand Conditions. Adanya gugus persaingan domestic (cluster of domestics rivals) antar pelaku kegiatan ekonomi yang sama akan mendorong factor creation, dari sini secara terus menerus akan meningkatkan keunggulan bersaing dalam gugus tersebut.
Percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan sebenarnya dapat dilakukan melalui kebijakan berbasis gugus pulau atau kepulauan. Saya akan mengambil contoh adalah Pembangunan Sulawesi. Sulawesi yang memiliki karakteristik geografis dan alam yang sesuai untuk pengembangan pertanian dan perikanan akan lebih cocok mengembangkan keunggulan bersaing yang berbasis pada pertanian dan perikanan. Sulawesi Summit yang diselenggarakan pada Desember 2003 berhasil melakukan kolaborasi antar provinsi se Sulawesi untuk merumuskan visi Sulawesi 2010 yaitu terwujudnya Sulawesi sebagai kawasan yang memiliki kompetensi dan keunggulan di bidang industri berbasis pertanian, perikanan, dan maritime dengan penataan wilayah dan dukungan moda transportasi yang sesuai dengan karakteristik kawasan sehingga arus pergerakan manusia dan barang semakin efesien dan efektif serta ekonomi kawasan yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi regional dan internasional.” Sebagai dasar kebijakan pembangunan bersama.
Pembangunan yang berbasis pada strategai industrialisasi, tata ruang, dan moda transportasi menjadi agenda utama ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang perkembangan wilayah dan strategi marketing. Dalam sejarah pemikiran tentang marketing dikenal dengan geographical school, suatu pemikiran bahwa kelancaran arus manusia dan barang sangat ditentukan oleh desain tata ruang suatu wilayah. Peran pemerintah dalam menata wilayah akan sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu daerah.
Kebijakan pembangunan yang focus akan memudahkan investasi masuk, karena investor mempunyai gambaran yang jelas akan membuka usaha apa di daerah tujuan investasi. Ada tiga hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi.
1. Keadaan Politik dan Keamanan yang stabil dan memberikan kepastian untuk berusaha.
2. Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, yang dicari oleh pengusaha adalah keuntungan, pengusaha adalah bukan badan sosial.
Memperhatikan alur pikir pengusaha, maka pemerintah daerah harus mengimbanginya dengan cara berfikir entrepreneurial. Salah satu cirinya adalah (a) mampu mengurai masalah yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami; (b) mampu meningkatkan rasa percaya diri orang lain atau bawahan ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks (McGrath and McMillan, 2000).
Bagi daerah yang belum banyak disinggahi investor pemerintah daerah perlu mengembangkan lima pilar penyelenggaraan pemerintahan jika ingin daerahnya berkembang yaitu:
1. Openness (keterbukaan). Pemerintah bersikap terbuka kepada warganya, keterbukaan ini memungkinkan warganya mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Warga dapat menilai sisi kelebihan atau kekurangan apa yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan umpan balik. Dengan demikian terjadi dialog yang focus dan bisa saling sharing. Pemerintah yang terbuka memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipercaya oleh warganya.
2. Participative. Pemerintah suka melibatkan rakyatnya untuk melaksanakan program-programnya cenderung akan lebih disukai. Dilibatkannya warga dalam memberikan masukan kebijakan dan implementasi kebijakan memunculkan sense of belonging masyarakat. Masyarakat menjadi tahu tingkat keterbatasan pemerintah dalam memberikan pelayanan public. Oleh karena itu pemerintah yang partisipatif memungkinkan melakukan devolusi sebagian urusannya kepada masyarakat.
3. Acceptability. Pemerintah yang dapat diterima oleh semua warganya. Salah satu kelemahan penyelenggara administrasi public adalah cenderung menghadirkan pelayanan satu untuk semua tanpa memperhatikan kemajemukan rakyat. Untuk mewujudkan acceptability pemerintah daerah sebaiknya mulai mengubah cara pandang. Rakyat harus dilihat sebagai pelanggan (customer driven). Mulai memperkenalkan customization dalam pelayanan public.
4. Effectiveness. Ini adalah kunci penting untuk merebut hati rakyat. Pemerintah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan public yang efektif. Ini terlihat dari sejauh mana kebijakan dan program itu memenuhi keinginan masyarakat atau mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Coherence. Koherensi atau keruntutan menjadi unsur penting penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan public. Pemerintah harus tidak boleh keluar dari garis kebijakan yang telah dirumuskannya. Koherensi membantu pemerintah focus pada tujuan yang hendak dicapai.
Sampai sekarang ini terutama bagi daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal kontributor utama penggerak perekonomian sebagian besar daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri baik melalui instrument APBD maupun APBN. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut berusaha untuk memfasilitasi Daerahnya agar menjadi tempat yang nyaman untuk tujuan investasi dan meningkatkan daya saing daerah. Sayangnya resources untuk memfasilitasinya sangat terbatas.

Pengalaman Gorontalo
Membangun Daerah dalam perspektif Manajemen Kewirausahaan bukan sekedar menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih mengedepan adalah melakukan inovasi yang berkesinambungan sehingga dicapai best practice dalam penyelenggaraan pemeirntahan. Aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian adalah melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melihat aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan proses pengembangan ekonomi daerah merupakan penentu penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena menjadi prioritas penataan agar pemerintah daerah Gorontalo memiliki watak kewirausahaan.
Kelembagaan pemerintah daerah adalah bagian yang menjadi perhatian utama dalam inovasi. Organisasi pemerintah provinsi Gorontalo ditataulang berdasarkan prinsip efektivitas, efesiensi dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan public yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Inovasi kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mind set dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur. Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik, karena fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian itu merupakan inti dari kapasitas manajemen pemerintah daerah. Upaya yang telah dilakukan adalah:
• Memindahkan biro keuangan yang sebelumnya berada di bawah sekretariat daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan antara biro keuangan dengan dinas pendapatan daerah. Kepala Badan Keuangan ini dalam organiasi pemeriantah daerah berfungsi sebagai Chief Financial Officer yang bertanggungjawab terhadap kinerja keuangan daerah.
• Merubah biro kepegawaian daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah / Diktlat Daerah. Sejalan dengan garis kebijakan pemerintah provinsi yang mengutamakan pada peningkatan kualitas SDM maka diperlukan suatu institusi yang mampu mengembangkan potensi SDM daerah agar berkinerja maksimal. Badan Kepegawaian Daerah ini didedikasikan sebagai lembaga yang mampu memfasilitasi potensi dan kreativitas pegawai daerah untuk berkinerja maksimal.
• Pembentukan Badan Pelaksana Kesehatan Mandiri (BAPELKESMAN). Masalah kesehatan terutama di kawasan Timur Indonesia sangat pelik, pada satu sisi kekurangan tenaga medis, persebaran penduduk yang tidak merata dan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Pada sisi lain jaminan kesehatan untuk rakyat miskin masih belum terbentuk. Melalui hasil studi dan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya dibuat kerjasama yang merupakan terobosan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat miskin di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.
• Pembentukan /mengembangkan lembaga pendidikan unggulan berbasis keunggulan kawasan. Di Indonesia pada umumnya pendidikan dikembangkan hampir seragam tanpa memperhatikan keunikan dan potensi daerah. Gorontalo mengambil inisiatif mengembangkan pendidikan yang berbasis pada keunggulan kawasan. Pola pengembangan ilmiah pokok di Gorontalo berbasis pada bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian diharapkan nantinya lulusan sekolah-sekolah di Gorontalo sangat mengenali potensi yang dimiliki daerahnya dan mampu memanfaatkan kesempatan yang berkembang di daerah.
• Pemerintah Daerah selain menjalankan otonomi juga mendapatkan tugas perbantuan dari pemerintah nasional. Dalam waktu dua tahun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memfasiltiasi pembentukan instansi vertical yakni: Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kehakiman/HAM, Kanwil Agama, Kanwil Anggaran Departemen Keuangan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kanwil BPS, Kantor Imigrasi. Saat ini sedang dipersiapkan adalah Pos Pangkalan Angkatan Laut (sudah beroperasi) ini penting untuk menjaga keamanan laut di wilayah Gorontalo dari pencurian ikan.
• Implementasi zero red tape yaitu meniadakan hambatan birokrasi.

Di bidang kepegawaian Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang cukup radikal. Konsep pengembangan pegawai diarahkan agar pegawai itu inovatif, mampu bekerja secara team work, dapat dipercaya, mampu bekerja cepat dan akurat serta dapat menciptakan kemakmuran daerah. Terobosan yang dilakukan adalah menciptakan nilai-nilai kerja untuk membangun entrepreneurial spirit dalam birokrasi pemerintahan yang mengutamakan pada: inovasi, team work, trustworthiness, prosperity dan speed. Ini adalah inovasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia yaitu menciptakan semacam corporate culture sepertai yang ada pada sector swasta.
Manajemen Keuangan Daerah merupakan aspek penting yang mempengaruhi kinerja Daerah, karena merupakan unsur yang sangat vital dalam membentuk kapasitas manajemen pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan adalah menyempurnakan system pengelolaan keuangan daerah agar system tersebut menjamin terwujudnya akuntabilitas public. Upaya yang dilakukan saat ini adalah:
– Membuat neraca keuangan daerah. Gorontalo adalah salah satu daerah yang pertama membuat Neraca Keuangan Daerah.
– Penerapan tunjangan kinerja pegawai yang tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran pembiayaan daerah. Ini adalah penerapan prinsip performance pays.
Terobosan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. Gorontalo adalah daerah yang tidak dikarunia kekayaan sumber daya alam yang melimpah.dan bukan daerah industri yang sudah maju. Oleh karena itu perlu ada inovasi untuk membangkitkan potensi ekonomi daerah menjadi sesuatu yang nyata. Kekuatan ekonomi Gorontalo terletak pada dua sector yaitu pertanian dan perikanan.
Pengembangan pertanian difokuskan pada budidaya Jagung karena merupakan tanaman yang secara tradisional sudah dikenal dan dibudidayakan. Maize economy adalah inovasi yang dilakukan oleh pemeirintah Gorontalo. Melalui maize economy dibangun interlinkage antara sector hulu dan hilir untuk mengembangkan nilai tambah komoditas jagung.
Pengembangan ekonomi jagung dengan membangun infrastruktur ekonomi jagung yaitu menyediakan akses jalan produksi, system irigasi lahan kering dengan mengandalkan pompa system gravitasi, dan stasiun pengumpul telah berhasil membentuk sabuk jagung di Gorontalo. Keberhasilan ini juga didukung dengan melibatkan local manager yaitu para camat sebagai gugus terdepan pelaksana kegiatan ekonomi jagung sehingga pemerintah dapat dengan cepat dan akurat memperoleh umpan balik tentang kondisi lapangan.
Dalam waktu satu tahun terjadi peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan. Jagung Gorontalo telah disekspor ke Malaysia dan Singapura. Belakangan ini Korea sangat menginginkan jagung Gorontalo. Dikawasan persawahan sekitar Bandara Jalaludin Gorontalo, perusahaan Korea membuat contoh budidya jagung modern dalam rangka berpartisipasi dalam Gorontalo Maize Economy.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui program “Etalase Kelautan: yang diarahkan sebagai wahana transformasi masyrakat nelayan dan pesisir, dari nelayan tradisional menuju nelayan modern yang berorientasi komersil. Melalui penetapan harga dasar ikan, dan fasilitas pendingin movable serta dukungan perbengkelan telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan produksi ikan tangkap di Gorontalo.
Dampak kebijakan inovatif yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo (2002 – 2004), adalah ekonomi tumbuh 7% pada 2004 melampaui Sulut, Sulteng, Sulsel dan terpaut sedikit lebih rendah dari Sultra, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 3,8 juta. Angka kemiskinan menurun dari 72,14% pada tahun 2000 menjadi 32,29% versi BKKBN. Indeks pembanguna manusia mengalami kenaikan yang signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia Se Provinsi Gorontalo
Daerah 1999 2002 2004
Prov Gorontalo
Kab. Gorontalo
Kota Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Pohuwato
Kab. Bonebolango
Nasional na
63,3
66,7
na
na
na
64,3 64,1
64,7
67,8
63,9
na
na
65,8 66,39
65,98
69,70
64,37
64,07
65,02
66,24

Sumber: Human Development Report 2001, 2004. Untuk data 2004 dari BPS Gorontalo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: